Galian C Ilegal Marak, Bupati Kerinci:  Itu Kewenangan Pemprov, Dewan: Yang Berikan Rekomendasi Pemkab

Banjir Bandang Kerinci, Sungaipenuh

Banjir Bandang, Sungaipenuh/idp

Galian C Ilegal Marak, Bupati Kerinci:  Itu Kewenangan Pemprov, Dewan: Rekomendasinya Tetap dari Pemkab

Inilahjambi – Aktivitas penambangan galian C ilegal di Kerinci tak kunjung ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Aktivitas penambangan tersebut dituding berdampak pada kerusakan lingkungan.

Bupati Kerinci Adirozal berdalih penghentian aktivitas penambangan galian C di Kerinci merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Baca juga: 25 Galian C Beroperasi Tanpa Izin di Kerinci, Dewan Protes

“Walaupun demikian pemerintah daerah kerinci selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini mengingatkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada saudara kita,” kata Adirozal, saat penyampaian pandangan akhir Bupati terkait dua ranperda penyertaan modal PDAM Tirta Sakti dan pembentukan perangkat daerah, yakni pemekaran dua kecamatan, Rabu 5 Februari 2020.

Usai Bupati Adirozal menyampaikan pandangan akhir terkait hal tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mensediar Rusli langsung melakukan interupsi.

Dia mengingatkan soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut dia, sesuai UU itu, masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya.

Lihat lagi: Ini Nama Pemilik Tambang dan Sebelas Pekerja yang Terperangkap dalam Lubang Galian PETI

“Tujuan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, yakni agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata, kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak ada ketimpangan sosial.

Dikatakan dia, usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari walikota atau bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan.

“Kalau mengeluarkan izin memang kewenangan provinsi. Sedangkan penerbitan rekomendasi dari pemerintah kabupaten/ kota. Tentu hal Ini pemerintah kabupaten/ kota berhak untuk menertibkan galian C tidak memiliki izin,” katanya.

 

 

Idp

HOT NEWS