Gawat, Jabatan Sekda Kerinci Gasdinul Gazam Tidak Definitif, Kebijakannya Dapat Langgar Aturan

Gawat, Jabatan Sekda Kerinci Gasdinul Gazam Tidak Definitif, Kebijakannya Dapat Langgar Aturan

Inilahjambi – Keberadaan Gasdinul Gazam, selaku penjabat (PJ) Sekda Kabupapaten Kerinci mulai mendapat sorotan dari anggota dewan.

Posisi Gasdinul Gazam selaku penjabat Sekda bertentangan dengan aturan yang ada, karena menjabat sudah setahun lebih bahkan kebjakannya dapat berimplikasi hukum.

Baca juga:

“PJ Sekda itu ada aturannya berapa lama, ini sudah satu tahun lebih,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kerinci, Jhoni Efendi.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 214 ayat (3) tentang pemerintah daerah, membatasi jabatan pejabat Sekretaris Daerah yang kosong, paling lama tiga bulan dan dapat di perpanjang paling lama tiga bulan.

Artinya cukup terbatas enam bulan, lebih dari itu tentu menyalahi aturan.

“Apalagi ini sudah setahun lebih posisi sekda tidak definitif, melainkan dijabat PJ. Ini sudah menyalahi aturan, ya tentu kalau regulasinya diteruskan jadi tidak sah segala aturan yang dikeluarkan oleh Sekda,” terangnya.

Untuk itu, politisi PDIP itu lebih lanjut akan mendorong pemerintah segera memilih sekda definitif.

“Kita akan pertanyakan pada pemerintah daerah tentang posisi Sekda. Sebab posisi sekda saat ini percuma jika melanggar peraturan, nanti produk hukum yang dikeluarkan dapat menjadi pertanyaan, dengan ini kita tegaskan agar Bupati Kerinci melantik sekda definif,” tegasnya.

Berita lainnya: 

Galian C Ilegal Marak, Bupati Kerinci:  Itu Kewenangan Pemprov, Dewan: Rekomendasinya Tetap dari Pemkab

Inilahjambi – Aktivitas penambangan galian C ilegal di Kerinci tak kunjung ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Aktivitas penambangan tersebut dituding berdampak pada kerusakan lingkungan.

Bupati Kerinci Adirozal berdalih penghentian aktivitas penambangan galian C di Kerinci merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Baca juga: 25 Galian C Beroperasi Tanpa Izin di Kerinci, Dewan Protes

“Walaupun demikian pemerintah daerah kerinci selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini mengingatkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada saudara kita,” kata Adirozal, Rabu 5 Februari 2020. Selanjutnya baca disini.

 

(Idp)

HOT NEWS