Logika Macet Syarif Fasha

Logika Macet Syarif Fasha

Oleh Nurul Fahmy

Dua kali Walikota Jambi Syarif Fasha mengumbar pernyataan bahwa rencana pembangunan mal atau pusat perbelanjaan (Simpang Kawat dan Mal Lippo) oleh dua investor kakap merupakan solusi mengurai kemacetan yang kini tengah jadi ancaman serius di kota ini.

Memang betul, jika persoalan kemacetan tidak ditanggulangi sejak kini, lima sampai sepuluh tahun ke depan lalu-lintas Kota Jambi bisa ngadat, tersendat-sendat, bahkan lumpuh.

Dengan adanya mal baru, menurut Walikota, warga di Talang Banjar dan sekitarnya, tidak perlu lagi datang ke Jamtos, Trona atau mal di Simpang Kawat. Mereka cukup belanja saja di mal baru Lippo Plaza. Begitu juga warga di Simpang Kawat, Thehok, Sipin, Mayang dan lainnya, tidak perlu jauh-jauh ke Talang Banjar untuk belanja atau berkegiatan lainnya. Dengan begitu macet akan terurai.

Tepatkah logika yang disampaikan Fasha itu? Tidak!

Dimana-mana, termasuk di Jambi, yang namanya barang baru, pasti diserbu oleh warga, apalagi itu namanya mal. Watak konsumtif, ditambah minimnya ruang publik, membuat mal menjadi surga bagi masyarakat urban.

Mereka datang ke mal bukan hanya untuk sekedar belanja. Saat ini, main ke mal sudah kebutuhan dan gaya hidup. Dan itu dianut oleh sebagian besar masyarakat. Dapatkah Walikota menjamin, orang-orang yang tinggal di luar kota, Mendalo, Tempino, Batanghari, Sabak, dan sebagainya tidak akan berdatangan ke mal baru di Talang Banjar itu? Dan kemanakah mereka lalu kalau tidak akan memenuhi seluruh jalanan yang ada di Kota Jambi hanya untuk ke mal di Talang Banjar itu?

Kawasan itu, tahulah, merupakan Pecinan yang sibuk. Baik orang maupun kendaraan siang-malam tumplek-blek di sana. Tanpa ada pusat perbelanjaan saja, kawasan itu nyaris macet sepanjang hari, kecuali subuh.

Ruas jalannya sempit, pemukiman padat. Perhatikan, trotoar saja hanya sebelah. Ada dua simpang empat besar di sana. Satu, simpang empat dari arah terminal Rawasari, Rajawali dan Jelutung. Dua, simpang empat arah ke Pasar Baru dan Swalayan Meranti.

Coba hitung berapa jarak antara simpang satu dengan yang lainnya di kawasan itu. Tidak sampai 2 atau 3 kilometer saja. Di sepanjang jalan itu, di kanan-kirinya setiap hari, dipadati kendaraan, baik yang jalan maupun yang parkir.

Jika rata-rata panjang kendaraan 3,5 sampai 4 meter, maka 50 biji saja kendaraan berada di masing-masing lajur jalan itu, maka arus lalu-lintas akan berhenti total, apalagi saat dua lampu merah di dua simpang itu menyala.

Ini belum kita hitung banyaknya pemotor yang akan lalu ke sana apabila mal itu jadi beroperasi. Jelas, volume kendaraan yang keluar masuk akan bertambah menjadi, bisa 3 sampai 4 kali lipat. Apalagi pada saat tanggal muda atau hari libur.

Jika kemarin-kemarin, pengujung yang harus melintas ke sana, dapat menyiasati kemacetan dengan masuk ke Lorong Budiman atau Simpang Duren. Besok-besok dapatkah mereka menghindari godaan untuk tidak melintas di kawasan itu atau datang ke mal baru tersebut? Dengan cara apapun, mereka akan tetap berupaya masuk dan berdesakan, maju-mundur untuk masuk ke kawasan itu.

Bisakah Walikota Jambi memastikan orang-orang yang datang ke mal itu hanya untuk sekedar berbelanja? Atau bisakah Walikota melarang warga yang “tidak berkepentingan” melintas ke sana.

Persoalan kemacetan di Kota Jambi jelas merupakan ancaman serius. Warga sangat berharap kerja walikota dan jajarannya mengatasi soal ini. Namun mendirikan mal sebagai alasan untuk mengurai kemacetan lalu-lintas, pastilah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal.

Kami tak hendak membahas soal lain dari rencana pembangunan mal itu. Kami juga tidak ingin berspekulasi ada kongkalikong apa antara investor dengan Pemerintah (wali) Kota Jambi terkait pembangunan dua mal baru itu. Kami hanya mau, rencana pembangunan dan logika yang disampaikan walikota sebangun dan sejalan dengan situasi yang ada, dengan harapan dan kehendak warga.

***

 

Nurul Fahmy, Editor/Pemimpin Redaksi Inilahjambi.com

HOT NEWS