Thu. Apr 25th, 2019
Spanduk aksi Massa Warga Desa di Muaro Jambi

Spanduk aksi Massa Warga Desa di Muaro Jambi

Ratusan Warga 4 Desa Duduki PT BBS di Muarojambi, Tuntut 1000 Ha Lahan Mereka Dikembalikan

Inilahjambi – Sebanyak 300 massa dari 4 desa menduduki lahan PT Bukit Bintang Sawit (BBS) di Desa Sogo, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarojambi pada Senin 11 Februari 2019. Aksi massa dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Gubernur Jambi Fachrori Umar Akan Dilantik Rabu, Istrinya Malah Diperiksa KPK Hari Itu Juga…

Massa yang bergerak terdiri dari warga Desa Sogo, Desa Seponjen, Kelurahan Tanjung dan Dusun Pulo Tigo.

Aksi dilakukann terkait konflik lahan PT. BBS dengan warga masyarakat di empat desa tersebut.

Sumber inilahjambi, mengatakan, massa menuntut kemitraan 30-70 persen di atas lahan seluas 797 Hektare dengan PT BBS. Luasan ini, dikatakan sesuai dengan Ground Chek BPN Kabupaten Muarojambi dengan menggunakan dasar Peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin PT BBS.

Massa juga meminta PT BBS mengembalikan hasil selama masa produksi sejak 2013-2019.

Lihat: Mulai Besok, Puluhan Anggota DPRD Provinsi Jambi Akan Diperiksa KPK di Polda Jambi

Sementara itu masyarakat Desa Sponjen menuntut PT BBS mengembalikan lahan seluas 176,4 Hektare kepada 28 KK yang dirampas perusahaan itu. Termasuk 300 Hektare lahan masyarakat Dusun Pulau Tigo Desa Sponjen. Dan 100 hektare lahan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung.

Sumber inilahjambi mengatakan, pada 2007 lalu, PT. BBS mendapatkan izin lokasi berdasarkan SK No. 507 Tahun 2007 seluas ± 1.000 Hektare yang berada di Desa Sponjen.

Kemudian pada 2011, PT. BBS kembali mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2011, seluas 1.000 Ha.

Sejauh ini, ada 495 Kepala Keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas ± 1.373,4 Ha. lahan tersebut saat ini masih dalam penguasaan pihak PT. BBS.

Baca lagi: Tepergok Sebarkan Ajaran Saksi Yehuwa di Kasangpudak, Dua WNA Kabur….

Diketahui, pada 2015 lalu pernah dilakukan aksi di Kantor DPRD Provinsi Jambi terkait persoalan tersebut. Komisi 3 DPRD setempat saat itu memastikan akan membentuk Pansus untuk mempercepat penyelesaian konflik yang ada.

“Namun sampai saat ini Tim Pansus yang dijanjikan belum terealisasi,” kata sumber lagi.

Kemudian pada 20017 dilakukan lagi aksi pendudukan lahan oleh masyarakat di lokasi sekitar areal kebun PT. BBS.

Atas kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi membentuk Tim Legal Audit.

“Namun lagi-lagi hasil kinerja tim tersebut tidak membuahkan hasil yang baik,” keluh sumber inilahjambi.

 

Sudah dibagikan