Kutuk Datuk Paduko Berhalo di Pilgub Jambi; Siapa Mencuri Suara Rakyat Akan Dilaknat

Pasangan Cek Endra - Ratu Munawaroh

Pasangan Cek Endra - Ratu Munawaroh

Kutuk Datuk Paduko Berhalo di Pilgub Jambi; Siapa Mencuri Suara Rakyat Akan Dilaknat


Inilah Jambi – Direktur Media, Opini dan Publikasi pasangan Gubernur Jambi terpilih Haris -Sani, Musri Nauli, SH, percaya bahwa kutuk Datuk Paduka Berhala akan berlaku terhadap pencuri suara rakyat dalam Pilgub Jambi 2020 lalu.

Datuk Paduka Berhala merupakan leluhur masyarakat Melayu Jambi yang menurunkan raja-raja kesultanan Jambi mulai dari Orang  Kayo Hitam sampai Sultan Thaha Syaifuddin.

Diketahui, dalam Pilgub Jambi 2020 lalu, terjadi pencurian suara pasangan 02 (FU- Syafril Nursal) sebanyak sekitar 2 ribu suara di Kotobaru, Kota Sungaipenuh.

Berita Terkait:

Suara tersebut dialihkan ke pasangan Cek Endra – Ratu Munawaroh oleh PPK setempat dengan bayaran “separuh N-Max”. Akibatnya mereka dipecat atas perbuatannya.

Atas perbuatan itu, ditegaskan Musri Nauli, masyarakat Jambi sangat percaya kutuk Datuk Paduka Berhala akan berlaku. Sebab itu merupakan tuah para leluhur dari sejarah masa lalu.

“Siapapun yang mencuri suara rakyat Jambi, maka ada laknat bagi yang mencurinya. Ini Tuah Datuk Paduko Berhalo. Tidak boleh main-main,” ungkap Bang Nauli, lagi.

Pernyataan ini disampaikan Nauli jelang pengucapan putusan MK atas gugatan Cek Endra terhadap KPU Jambi pada 22 Maret 2021 mendatang.

Lihat: 

Cek Endra menggugat KPU Jambi setelah mendapati perolehan suara mereka lebih rendah dari pasangan Haris Sani. Cek Endra menuduh KPU Jambi berlaku curang dan mengajukan gugatan ke MK.

Salah satu Kuasa Hukum Haris-Sani, Sarbaini SH meyakini hakim MK akan menolak gugatan Cek Endra. Karena, menurut dia, dari fakta persidangan tidak ada alasan hakim mengabulkan permohonan mereka.

“Apa yang didalilkan oleh pemohon bisa dikatakan tidak dapat dibuktikan. Apalagi bukti yang diajukan terkait 13 ribu suara itu diterima dengan ilegal,” kata Sarbaini.

Selain itu, lanjut Sarbaini, pemohon tidak bisa menunjukkan dari mana data itu didapat. Dari instansi mana data itu diperoleh, pemohon tidak tidak bisa menyebutkannya.

“Mereka menyebutkan dari tim saja, tapi tidak menyebut dari instansi mana. Bahkan hakim juga bolak balik menanyakan itu,” tutup Sarbaini.

Baca juga:

***

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan sumber dengan link berita terkait, bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita ini. Mari bersama menghargai karya jurnalistik.
SOROTAN
error: OPPPS, MAU NGAPAIN? Konten ini dilindungi !!