Fri. Jul 19th, 2019

PN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Kebakaran hutan /ist

Inilahjambi – Pengadilan Negeri Muarojambi belum mengeksekusi Direktur Operasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) Munadhi.

Padahal Munadhi wajib membayar denda Rp 2 Milyar untuk kasus pembakaran lahan di kawasan Muarojambi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017 tertanggal 7 Maret 2018.

Selain membayar denda, dia juga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pegadilan Muaro Jambi atas vonis bebas Majelis Hakim terhadap Munadhi dan PT RKK pada pada 26 Januari 2017 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali harus mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan.

Termasuk kasus gugatan KLHK sebesar Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP) yang dimenangkan KLHK.

“Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan,” kata Henry dalam siaran persnya, Rabu 2 Januari 2019.

Baca juga: Rekrut Ratusan Honorer, Dinas PUPR Gandeng Unja untuk Psikotes

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,5 triliun.

“Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan,” cetus Henri.

Selain RKK di Jambi, masih ada beberapa perusahaan yang sudah dinyatakan harus bertanggungjawab antara lain PT Kalista Alam, PT Merbau Palelawan Lestari, PT. Bumi Mekar Hijau, PT Waimusi Agroindah, PT Waringin Agro Jaya, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Surya Panen Subur, dan yang terakhir PT National Sago Prima.

Lihat lagi: Mulai Berbenah di Tahun 2019, Fachrori Umar Tekankan 9 Poin untuk Perubahan…

Adapun Ketua Pengadilan (PN) Negeri yang bertanggungjawab melakukan eksekusi antara lain Meulaboh, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jambi.

“Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan langkah langkah koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung RI agar eksekusi tidak berlarut-larut, katanya.

Menurut dia,  publik tentu sangat berharap putusan-putusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan hidup setempat sebagaimana dimandatkan oleh UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konstitusi.

Inilahjambi sedang berusaha mengkonfirmasi persoalan ini. Ketua PN Muarojambi belum dapat dimintai keterangan. Sementara bagian humas Pengadilan Muarojambi, Maria, yang dihubungi Inilahjambi mengaku sedang tidak bertugas.  Dia juga mengatakan telah pindah tugas ke Medan, Sumatera Utara.

“Saya  lagi liburan keluarga. Dan sudah pindah ke Medan. Konfirmasi ke humas PN terkait,” katanya melalui pesan di aplikasi whatapps, Kamis pagi.

 

 

Sudah dibagikan