Tue. Mar 26th, 2019

Reformasi Energi Demi Ketahanan Energi Nasional

Inilahjambi.com- Persoalan ketahanan energi nasional masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan hingga sekarang ini. Hal ini terus mencuat lantaran cadangan minyak Indonesia kian waktu kian berkurang, sementara konsumsi minyak bumi oleh masyarakat di Tanah Air tak kunjung berkurang. Tampaknya butuh reformasi energi demi menjaga ketahanan energi nasional.

Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak utamanya bahan bakar minyak (BBM), pemerintah melakukan impor BBM. Impor ini pun terus mengalami pembengkakan dan salah satu dampak negatifnya adalah membuat current account defisit (CAD) mengalami pelebaran dari waktu ke waktu.

Pembengkakan CAD ini tak pelak berbuntut panjang. Mulai dari nilai tukar rupiah yang dianggap tak menarik lantaran pemerintah dianggap tak mampu menekan persoalan defisit tersebut hingga terganggunya belanja infrastruktur akibat sempitnya ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur karena terkendala besarnya alokasi anggaran untuk impor BBM.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 yang sudah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI, pemerintah memangkas anggaran subsidi dari Rp414,680 triliun pada APBN 2015 menjadi tinggal Rp232,716 triliun pada RAPBN-P 2015, atau turun sebesar Rp181,964 triliun.

Subsidi BBM, BBN, dan LPG tabung tiga kilogram (kg) dalam RAPBNP 2015 diperkirakan mencapai Rp81,81 triliun, yang berarti mengalami penurunan Rp194,197 triliun jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2015 sebesar Rp276,013 triliun.

Kendati demikian, angka tersebut masih terbilang besar dan masih menganggu ruang fiskal. Apalagi, besarnya anggaran subsidi ini membuat CAD masih mengalami naik turun dan tidak ada konsistensinya terhadap penurunan di level yang aman. Tentu ini memiliki dampak tersendiri, utamanya sudut pandang investor yang berkaitan dengan minat investasi.

Terlepas dari hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro justru meyakini level CAD atau defisit neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2015 ini akan lebih rendah bila dibandingkan CAD di sepanjang 2014 yang mencapai 2,9 persen.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini berkeyakinan hal ini lantaran Bank Indoensia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) juga meyakini CAD Indonesia di 2015 akan berada pada kisaran 2,5-2,8 persen. Hal ini diyakini meski impor tetap dilakukan, namun harga-harga sedang mengalami penurunan.

Sudah dibagikan