Jokowi Setujui Iuran BPJS Dinaikkan
Inilahjambi – Presiden Joko Widodo akhirnya sepakat untuk menaikkan iuran atau premi BPJS Kesehatan.
Cara ini dipakai untuk menekan defisit BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
“Kemarin ada beberapa hal yang dibahas dan prinsipnya kita setuju. Namun perlu pembahasan lebih lanjut, pertama, kita setuju untuk menaikkan iuran,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2019.
Baca juga: Pansel Ngotot Pelaporan Harta Capim KPK Tak Diperlukan
Namun dikatakan JK, pemerintah masih akan menghitung berapa angka kenaikannya. Selain itu, pemerintah sepakat untuk mengubah struktur manajemen BPJS Kesehatan.
“Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya. Kedua Presiden setuju perbaikan manajemen, sistem kontrol BPJS sendiri,” timpalnya.
Menurut JK, menaikkan premi adalah jalan satu-satunya untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Dia khawatir jika premi tak dinaikkan maka defisit BPJS Kesehatan bisa semakin melebar.
Lihat: BPJS Kesehatan Sebut 2019 Kemungkinan Alami Defisit Rp 28 T
JK memperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, jika tak ada tindakan, BPJS Kesehatan bisa defisit hingga Rp 40 triliun bahkan Rp 100 triliun.
“Kalau kita tidak perbaiki BPJS ini, ini seluruh sistem kesehatan kita runtuh, rumah sakit tidak terbayar, bisa sulit dia, bisa tutup rumah sakitnya. Dokter tidak terbayar, pabrik obat tidak terbayar bisa-bisa pabrik obat atau pedagang obat bisa juga defisit,” ucap JK.
Terakhir, JK meminta masyarakat untuk memahami kondisi yang dialami BPJS Kesehatan. JK menjamin kenaikkan premi akan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Tetapi dengan syarat masyarakat harusnya menyadari semuanya bahwa iurannya itu rendah. Rp 23 ribu itu udah sanggup sistem kita,” timpalnya.
