Mensos Julianri Batubara Terancam Hukuman Mati, PDIP Tolak Keras

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Korupsi Dana Bansos, Mensos Julianri Batubara Terancam Hukuman Mati, PDIP Tolak Keras


Inilah Jambi  —  Menteri Sosial Julainri Peter Batubara  ditangkap KPK terkait korupsi dana bantuan sosial, Minggu 6 Desember 2020.

Pascapenangkapan, netizen riuh menyebut Julainri bakal terkena hukuman mati. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan,” kata Jokowi, beberapa waktu.lalu.

Selain itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga dengan tegas meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona(covid-19) dituntut dengan hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” terang Firli, Rabu (29/7) lalu.

Baca juga:

Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meski begitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang.

“Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu 11 Desember lalu.

Hasto mengaku sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan. Namun, dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara membunuhnya.

Dia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya. Terlebih, semangat pendirian Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi kehidupan warganya.

“Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara melakukan kerusakan sistemik ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu jauh lebih relevan,” ujarnya.

***

Bagikan

Tinggalkan Balasan

HOT NEWS