Tak Ada Duit, Pemerintah Batal Angkat Honorer K2 dan Bidan PTT Jadi CPNS Tahun 2016

Inilahjambi, JAKARTA – Ibarat nasi sudah jadi bubur, ya harus dimakan saja, sayang kalau dibuang.

Begitulah nasib 400 ribu honorer K2 dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah bertahun-tahun mengabdi dengan harapan diangkat jadi CPNS. Tahun depan pun harapan itu belum dapat terkabul.

Jadi, ya, tetaplah mengabdi sambil berdoa, semoga pikiran Pak Menteri dan Pemerintah berubah secepatnya, untuk mengangkat harkat dan martabat honorer K2 dan Bidan PTT selevel dengan tetangga sebelah yang sudah jadi PNS.

Pak Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, Selasa 3 November 2015 kemarin, bilangnya begini, pembatalan pengangkatan Honorer, Bidan PTT dan penerimaan jalur CPNS umum disebabkan pemerintah tak menganggarkan dana untuk memproses itu semua.

Pemerintah tak ada duit, itulah intinya, sehingga pengangkatan atau penerimaan CPNS dimoratorium (ditunda dalam jangka waktu tidak tentu).

Baca juga: 

Meski sudah dituding melanggar janjinya sendiri, Pak Yuddy Chrisnandi tak berdaya. Dia tetap memutuskan memperpanjang moratorium tahun 2016 mendatang.

Rupanya, kata Pak Yuddy, dukungan politik dari anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2, juga tidak mempan, tak berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah.

Alih-alih untuk anggaran gaji, duit untuk proses pengangkatannya saja tidak ada di dalam postur APBN 2016, ujar Pak Menteri.

Pak Yuddy menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang pelik sekali. Dia seolah berada dalam dilema.

Bagaimana tidak, banyak honorer yang sudah tua, puluhan tahun mengabdi, tidak bisa ikut tes CPNS umum karena faktor “U” (umur). Sementara, nasibnya di honorer itu ibarat tergantung di langit-langit rumah; Tak naik-naik level juga.

Tapi kalau dipaksakan diangkat, kata Pak Yuddy, duit untuk bayar gaji dan aneka tunjangan pegawai negerinya yang tidak ada. (Ini mah sama saja, status PNS kok tak gajian, ya mending honorerlah, tapi masih dapat duit).

Menurut Pak Menteri, anggaran belanja gaji pegawai negeri saat ini sekitar 40 persen dari total APBN. Namun keperluan pegawai negeri tidak hanya itu saja. Keberadaan PNS juga diikuti anggaran belanja modal dan belanja barang. Ketika mengangkat satu orang PNS, pasti dibutuhkan misalnya satu komputer, satu unit meja, dan kebutuhan lainnya, kata Pak Yuddy.

Jika ditotal seluruhnya, anggaran yang terkait dengan keberadaan PNS mencapai 80 persen dari total belanja di APBN.

“Lantas untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik masyarakat dimana?” tanya Pak Yuddy, entah ke siapa.

Akhirnya Pak Menteri mohon-mohon ke para tenaga honorer K2 dan Bidan PTT supaya tetap sabar dan bisa memahami posisi dia dan pemerintah saat ini. Tapi dia tetap janji kok, tahun depan (2016) akan mengupayakan alokasi anggaran pengangkatan tenaga honorer K2.

(Eh, ngemeng-ngemeng Pak Menteri, katanya pemerintah tak ada duit, tapi untuk bayar THR PNS, TNI, Polri, DPR, Menteri sampai Presiden dekat-dekat Lebaran 2016 besok, kok ada ya? Duitnya,…Wew, sampai Rp7,5 triliun, cing…)

Nih, baca beritanya disini:

 

 

 

(Nurul Fahmy)

Bagikan
HOT NEWS