Tanda Tangan Penolakan Kenaikan Tarif PDAM Kota Jambi Sepanjang 50 Meter

Aksi tanda tangan penolakan kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang/ist

BERITA JAMBI TERKINI

Tanda Tangan Penolakan Kenaikan Tarif PDAM Kota Jambi Sepanjang 50 Meter

Inilah Jambi – Ratusan Masyarakat Kota Jambi membubuhi tanda tangan sebagai bentuk penolakan kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang di atas spanduk sepanjang 50 meter yang terbagi sepuluh bagian.

Aksi yang dilaksanakan pada Minggu 13 Januari 2019 ini dihadiri oleh ratusan warga (konsumen) meski Car Free Day di kawasan tugu keris diliburkan.

Baca juga: 

  • Sejak Pagi Tak ada Pekerja Pemeliharaan Tugu Keris dan Taman Jomblo….

Pengumpulan tanda tangan itu berlangsung sejak pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Saat aksi berlangsung, beberapa masyarakat yang melintas di kawasan itu membubuhkan tanda tangan di atas lembaran spanduk putih yang digelar di pertengahan jalan itu.

Terlihat berbagai kalangan masyarakat baik wanita dan laki-laki berduyun-duyun membubuhkan tanda tangan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi Ibnu Khaldun menilai upaya Pemkot untuk menghalangi sejuta tanda tangan penolakan tarif PDAM Tirta Mayang Jambi sia-sia.

“Kita sama-sama melihat pemeliharaan maupun alat berat yang disebutkan oleh Pemkot Jambi tidak ada sama sekali. Artinya ini hanyalah pengalihan isu. Di sini masyarakat bisa menilai apakah Pemkot Jambi berpihak kepada masyarakat atau tidak,” ujar Ibnu.

Lihat juga: 

“Kami YLKI menilai Walikota Jambi beserta unsurnya tidak menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Seharusnya mereka harus datang kesini menerima aspirasi masyarakat, tetapi mereka malah mengalihkan isu dengan meliburkan Care Free Day pada Minggu pagi,” Ibnu menegaskan.

 

(*/)

Baca juga:

Jamhuri: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Menutupi Bobrok PDAM Kota Jambi

Inilah Jambi – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat 9 (LSM 9 Jambi turut mendukung YLKI dalam menggugat PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

Direktur LSM 9, Jamhuri, menegaskan, PDAM TM sudah menciderai hati masyarakat Kota Jambi. Kebijakan menaikkan tarif 100 persen, sangat merugikan masyarakat yang juga konsumen PDAM.

Baca juga:

Ia bahkan menduga ada praktek “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan pada kebijakan PDAM TM ini.

“Ini abuse of power”. Demi melindungi kegagalan manajemen PDAM, masyarakat yang dikorbankan. Bahkan mereka berani melanggar amanat Permendagri 71 itu, dengan memasang tarif lebih dari 7 persen. Artinya unsur melawan hukum sudah terpenuhi,” tegas Jamhuri baca selengkapnya..

 

(*/)

Bagikan
HOT NEWS